Indonesia merupakan negara Republik dengan sistem Demokrasi yang
mempunyai dasar Pancasila, dengan penduduk yang lebih dari 250 juta Indonesia
sebagai negara yang besar dengan banyak keragaman. Akan tetapi dengan banyaknya
penduduk Indonesia menjadikan besarnya pula resiko yang harus di tanggung, baik
resiko dari luar atau bahkan dari dalam negeri sendiri. Dengan ancaman tersebut
pemerintah harus mempunyai massa sebagai pertahanan negara.
Dari jumlah yang amat banyak, pemerintah mampu
mengerahkan semua rakyaknya sebagai kekuatan dalam membantu tetap berdaulatnya
negara Indonesia. Karena pemerintah sangan mudah untuk mencari massa jika
sewaktu-waktu negara atau bangsa menyerang negara indonesia.
Tetapi masalahnya dari semua lapisan
masyarakat yang terdiri dari banyak golongan tidak gampang dalam
menggerakkannya, dan juga belum tentu semuanya mampu dan mau untuk bersama-sama
berjuang untuk melindungi Indonesia ketika menghadapi ancaman-ancaman tersebut.
Karena pada hakikatnya mereka terdiri atas banyak suku dan budaya yang mempunyai
urusan sendiri-sendiri walaupun mempunyai tujuan sama, sejahtera dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Dengan di terbitkannya keputusan
menteri pertahanan (MenHa) untuk merencanakan program bela negara untuk seluruh
lapisan masyarakat memudahkan pemerintah dalam menggerakkan rakyat Indonesia
dalam satu barisan yang kuat dan kokoh. Akan tetapi belum tentu seluruh lapisan
masyarakat Indonesia bisa menerima kebijakan tersebut. Walaupun sesunguhnya
memang sangat bermanfaat dan membantu sekali dalam hal tetap mempertahankan
keamanan dan ketertiban negara ini.
Banyak yang menentang akan rencana
tersebut, mulai dari mereka yang kurang patuh dengan pemerintah dan juga mereka
yang terlalu banyak alasan. Sebagai contohnya para anggota pemerintahan yang
kurang setuju dengan kebijakan tersebut dengan berbagai alasan yang bisa di
bilang dengan kepentingan sendiri, seperti halnya dari anggota komisi 1 DPRD
yang menganggap bahwa rencana itu sulit di pahami, “Rasanya sulit di mengerti”
kata Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya. senin 12/10/2015.
Dari pernyataan tersebut sudah jelas
bahwa anggota pemerintahan saja ada yang kurang patuh dengan kebijakan
pemerintahan sendiri, padahal sudah jelas di katakan oleh menteri pertahanan
bahwa kegiatan tersebut demi kepentingan bersama, bukan golongan atau kelompok
tertentu.
Perlu di sadari pula, bahwa dalam
pertumbuhan yang sangat pesat dengan jumlah penduduk 250 juta paling tidak
mempunyai sebagian penduduk yang potensial untuk melibatkan dalam pembelaan
Negara sebagai kader militan. Menurut
Ryamizard, bukan karena ada ancaman dari negara tetangga bela negara dilakukan
tetapi karena sesuai dengan prinsip rakyat semesta.
Hal inilah yang memprakarsai untuk
di buatnya kebijakan tentang bela negara untuk seluruh lapisan masyarakat,
karena memang sangat penting dengan keutuhan negara ini. rencananya kegiatan
yang akan di dilaksanakan nanti awal 2016 oleh 47 kabupaten atau kota yang
tersebar dalam 11 kodim ini, di harapkan rencana tersebut menjadi langkah awal
untuk dapat merealisasikan program wajib bela negara yang bisa di bilang
fantastis, karena dengan rencana melibatkan 100 juta penduduk Indonesia sampai
tahun 2025 atau dalam kurun waktu sepuluh tahun kedepan.
Demi terwujudnya program trersebut,
selayaknya para Dewan sepenuhnya mendukung, agar memberi contoh terhadap
masyarakat umum atau tingkat biasa (menengah kebawah). Pasalnya jikalau para
jajaran Dewan tidak memberi contoh, bahkan hanya di tekankan pada masyarakat
lapisan bawah saja, pasti mereka akan bersikeras menolak rencana ini. mereka
pasti akan bilang Dewan saja membangkang, apalagi kita.
Oleh karena itu, alangkah baiknya
jikalau program tersebut di contohkan terlebih dahulu oleh dewan-dewan negara
ini yang duduk di bangku pemerintahan. Agar masyarakat juga lebih dengan mudah
di atur, kalau di analogikan jiaka pemimpinnya sudah bisa di atur, rakyatnya
jauh lebih mudah di atur.
Dengan
begitu untuk mewujudkan negara sejahtera mari bersama-sama merapatkan barisan
untuk melangkah ke depan. Dan dengan di terapkan wajib bela negara Indonesia mempunyai peluang besar untuk
mempunyai kader pemuda yang mampu di andalkan, karena melihat realita di
lapangan, pemuda saat ini jauh dari harapan Negara yang mana menjadi tonggak
penerus bangsa nantinya. Wallahu A’lam
Dimuat di Koran Rakyat Jateng Edisi November 2015
Tidak ada komentar:
Posting Komentar